Oleh: Muhammad Haikal Adha
XI MIPA 2
Fundamental idealisme merupakan suatu asas yang mendasari suatu pemikiran, namun banyak orang yang belum memiliki dasar pemikiran seperti ini. Seperti kita ketahui Indonesia merupakan negara berkembang yang rasio ekonomi negaranya cukup rendah, Seperti yang dikutip CNBC Indonesia berdasarkan laporan Bank Dunia, Rabu (7/7/2021), Indonesia kini setara dengan negara seperti Iran dan Samoa.1 Dari fakta lapangan tentang ekonomi, justru semakin memicu pikiran sebagian besar orang untuk bersifat realistis dan materialis.
idealisme seharusnya dipupuk sejak awal seseorang ingin memasuki ranah politik, agar keinginan dan keteguhan hati terdorong oleh pemikiran yang terbuka dalam menjalankan demokrasi. Beberapa tokoh contohnya Abdullah Hehamahua, Emha Ainun Najib, Said Didu dan Rocky Gerung lebih memilih untuk menjadi pengamat politik atau oposisi dibanding menjadi koalisi, hal ini disebabkan karena kebobrokan sistem politik yang berbasis partai dan mengedepankan pemilihan umum sebagai hal yang absolut.
Karena gagasan tentang sistem politik inilah yang membuat banyak pejabat dari masa lalu hingga sekarang marak melakukan praktik KKN(Korupsi,Kolusi dan Nepotisme). Praktik ini dapat menjatuhkan suatu rezim hingga menyengsarakan suatu bangsa.2 Keharusan untuk memungut suara paling banyak menjadi salah satu faktor utama mengapa para pejabat tidak memedulikan idealisme tetapi hanya mementingkan hasil persentase suara yang Ia dapatkan untuk menduduki kursi jabatan. Isi pikiran yang hanya mementingkan harta dan jabatan tidak akan membuat negara yang sudah rapuh kembali menjadi kokoh.
Dampak dari pemikiran yang tidak idealis adalah KKN (seperti yang sudah disebutkan diatas), contoh kasus KKN antara lain:
1CNBC, Edisi Rabu 7 Juli 2021
2”Korupsi,Kolusi dan nepotisme”, Artikel Ridwan Jamal, media.neliti
- Korupsi:
Kasus korupsi proyek pengadaan tiga Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II menyeret nama mantan Dirut PT Pelindo RJ Lino, yang resmi ditahan KPK pada Jumat (26/3/2021) setelah berhasil mengantongi audit kerugian negara dalam kasus tersebut.3
- Kolusi:
Partai Gerindra disebut meminta uang sebesar Rp2,5 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Permintaan uang ini merupakan kolusi untuk memuluskan pengajuan pinjaman dana daerah sebesar Rp300 miliar dari Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah ke perusahaan tersebut.4
- Nepotisme:
KPK menetapkan Bupati Kutai Timur, Ismunandar, dan istrinya yang merupakan Ketua DPRD Kutai Timur, Encek UR Firgasih, sebagai tersangka suap. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan kasus itu menjadi bukti jika nepotisme menjadi awal terjadinya korupsi.5
Pikiran yang hanya mementingkan diri sendiri dan kekayaan semata hanya akan membawa dampak yang berkepanjangan. Tidak hanya KKN, namun kehidupan bernegara yang didasari oleh Demokrasi dan Ideologi Pancasila juga akan mengalami kegagalan fungsi. Sila Pancasila yang terlihat semakin gagal terlaksana di Negeri Ibu Pertiwi ini adalah sila ke-4 dan ke-5. Belakangan ini semakin banyak kasus para koruptor yang justru mendapati masa tahanannya lebih ringan ketimbang rakyat kecil yang melakukan kesalahan hanya karena mereka membutuhkan makanan.
Pada Sila ke-4 berbunyi, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Sila ini menegaskan bahwa sekelompok rakyat memiliki sebuah perwakilan. Indonesia merupakan negara yang menganut Demokrasi Tidak Langsung atau diwakilkan oleh DPR/DPD. Akan tetapi lanjutan sila di atas tentang, “Kebijaksanaan” sudah mulai pudar di negeri ini.
3kompas.tv/article/204569, Rabu, 25 Agustus 2021 | 07:01 WIB, “Deretan Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia, Negara Rugi Puluhan Triliun”
4Feri Agus, CNN Indonesia | Selasa, 26/06/2018. "Kasus Kolusi Lampung, Gerindra Disebut Minta Rp2,5 Miliar"
Sikap kebijaksanaan mulai pudar merupakan salah satu dampak dari kebobrokan sistem politik yang menganut sistem Multipartai. Setiap pejabat partainya hanya akan mengumpulkan suara terbanyak tanpa memperhatikan visi dan misi dirinya. Waktu yang semakin mendekati acara pemilihan umum presiden, memicu para pejabat untuk cari muka dan unjuk gigi terhadap masyarakat. Melontarkan janji yang belum tentu terlaksana sudah menjadi hal yang biasa ketika ingin menduduki kursi jabatan tertinggi.
Senantiasa memikirkan kondisi rakyat dan keadaan negara yang rapuh merupakan suatu cerminan dari pikiran yang ideal untuk negeri, namun dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi, sudah cukup membuktikan bahwa para penggerak utama jalannya suatu negeri telah jatuh. Pikiran yang telah terbelenggu oleh keinginan untuk memiliki harta dan kekayaan yang melimpah akan memicu setiap orang tidak hanya para pejabat untuk melakukan korupsi, kolusi hingga nepotisme.
Sila ke-5 berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” namun keadilan di saat keadaan keruh seperti ini hanya berlaku bagi kalangan atas. Demokrasi menurut Abraham Lincoln yaitu, “Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.” Sedangkan sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki kesempatan berdemokrasi yang baik dan terarah. Sistem politik yang hanya mementingkan hak suara hanya semakin membuat pikiran rakyat menjadi tumpul dan tidak bisa berpikir secara kritis.
Rakyat dibutakan oleh janji-janji manis dan tipu muslihat politik yang dibalut dengan kemasan citra yang baik agar mendapat suara terbanyak dalam pemilu. Ajang unjuk gigi ini memakan anggaran Rp. 9,9 Miliar hanya untuk biaya pengamanan.6 Mendapatkan suara tanpa mensosialisasikan visi dan misi sudah menjadi hal yang lumrah di kancah pemilu nasional. Faktor ekonomi rakyat yang rendah membuat rakyat tidak memedulikan apa maksud dan tujuan seorang pejabat ingin menjabat, melainkan hanya mengharapkan bantuan semata untuk makan sehari-hari.
5Ibnu Hariyanto - detikNews Senin, 06 Jul 2020 21:02 WIB
6Ribuan Polisi di Sumsel Awasi Bagi-bagi Sembako Jelang Pilpres 2019 | Liputan 6, Oleh Nefri Inge pada 25 Sep 2018, 08:29 WIB
Akhir Kata
Melalui esai yang saya buat, saya mengambil konklusi bahwa fundamental/asas/dasar idealisme sangatlah menentukan sikap yang akan diambil oleh seorang yang memiliki kekuatan dalam sistem politik Multipartai yang berdasar demokrasi. Sikap yang idealis akan membuat kita tersadar dan akan selalu mementingkan kepentingan golongan dibandingkan pribadi. Pemikiran yang realistis hanya akan menjadi hal mistis yang membuat keadaan menjadi krisis, kemudian orang akan mudah terpengaruh dengan ajakan untuk melakukan KKN. Untuk menjadi orang yang idealis juga harus melewati rintangan sistem politik yang mementingkan pemungutan suara dari pada intelektualitas. Sebagian besar Politik di negeri ini hanyalah formalitas dari kebusukan orang-orang atas yang tidak peduli akan keberlangsungan hidup bangsa. Membohongi rakyat demi kursi, membodohi rakyat demi gaji.
Sebagai generasi muda yang mencoba berpikir kritis saya berpendapat bahwa demokrasi di Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja, penyimpangan terjadi dimana-mana seakan menjadi hal biasa. Hukum seakan tidak berharga, Ideologi Pancasila hanya menjadi pajangan semata, teori hanya sebagai gagasan belaka. Negeri yang rapuh tidak akan menjadi kokoh bila tidak ada fondasi yang kuat untuk membangun kembali, mari merubah pola pikir kita menjadi lebih ideal agar dapat melakukan kegiatan bernegara secara baik dan teratur, tidak terfokus pada realita yang selalu menyita waktu untuk mencari materi semata, jangan menyia-nyiakan waktu masa depan ada di tangan kita!
Daftar Pustaka
1CNBC, Edisi Rabu 7 Juli 2021
2”Korupsi,Kolusi dan nepotisme”, Artikel Ridwan Jamal, media.neliti
3kompas.tv/article/204569, Rabu, 25 Agustus 2021 | 07:01 WIB, “Deretan Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia, Negara Rugi Puluhan Triliun”
4Feri Agus, CNN Indonesia | Selasa, 26/06/2018. "Kasus Kolusi Lampung, Gerindra Disebut Minta Rp2,5 Miliar"
5Ibnu Hariyanto - detikNews Senin, 06 Jul 2020 21:02 WIB
6Ribuan Polisi di Sumsel Awasi Bagi-bagi Sembako Jelang Pilpres 2019 | Liputan 6, Oleh Nefri Inge pada 25 Sep 2018, 08:29 WIB